RUMUS PENDAPATAN NASIONAL

RUMUS PENDAPATAN NASIONAL

1.    PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan.

Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

*Rumus GDP*

GDP = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor – impor)

GDP = C + I + G + (X – M)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasioleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impormelibatkan sektor luar negeri. Rumus ini termasuk rumus pendekatan pengeluaran.

2.    PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat  suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang bePrada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

*Rumus GNP*

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

GNP = PDB – PPLN + PPDN

GNP = PDB + PPPN

3.    NNP (Net National Product)

NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.*Rumus NNP*

NNP = GNP – Penyusutan

4.    NNI (Net National Income)

NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax). Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

*Rumus NNI*

NNI = NNP –Depresiasi –  Pajak tidak langsung

5.    PI (Personal Income)

PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar
sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi,
iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.
*Rumus PI*

PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan
social + Pajak perseorangan )

PI = NNI – (laba ditahan + pajak perseorangan + iuran jaminan sosial ) + transfer pagment

6.    DI (Disposible Income)

DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan
oleh penerimanya.

*Rumus DI*

DI = PI – Pajak langsung

7.      Metode Perhitungan PDRB

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unitusaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasaakhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi/usaha di suatu region dalam periode waktu tertentu. Untuk menghitung angka PDRB

Rumus pendekatan pengeluaran

Y = Ch + Cg + I + X – M

 

Dimana :

Ch : Konsumsi Rumah tangga

Cg : Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan

I : Investasi

X : Ekspor

 M : Impor 

Y : PDRB

8.      PENGERTIAN PN

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun atau Pendapatan Nasioanl merupakan pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi.
Rumus PN :
Pendapatan Nasional = Pendapatan Nasional Neto - Pajak Tidak Langsung + Subsidi

. Perhitungan Pendapatan Nasional

a. Metode Produksi

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu

Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]


b. Metode Pendapatan

Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.

Y = r + w + i + p
c. Metode Pengeluaran

Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.

Y = C + I + G + (X – M)

revolusi industri 4

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

BEM FEB UI 2018

Revolusi Industri 4.0 merupakan proyek menggunakan teknologi mutakhir yang menjadi gagasan dari pemerintah Jerman pada tahun 2011. Tujuannya adalah untuk menyatukan ruang virtual melalui sistem cyber-physics demi mencapai otonomi dan efisiensi maksimum. Beberapa contoh teknologi yang menggambarkan Revolusi Industri 4.0 adalah automated simulations, Internet of Things, cloud computing, big data, additive manufactuting, augmented reality, dan lain-lain.

Lambat laun, kehadiran teknologi mutakhir tersebut mulai terasa dampaknya di Indonesia. Dampak yang paling terlihat dari adanya Revolusi Industri 4.0 adalah penggunaan peralatan sebagian besar otomatis dalam sistem manufaktur atau proses produksi lainnya—disebut dengan automasi. Tren automasi yang sedang dialami oleh Indonesia dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor contohnya sektor maritim.

Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya dikelilingi oleh dua samudera, Pasifik dan Hindia–juga di antara Laut Cina Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia, memiliki total luas wilayah sebesar 7,81 juta km² dengan rincian 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif)^[1]. Artinya, 74% luas Indonesia merupakan perairan. Karena hal tersebut, Indonesia seringkali disebut sebagai negara maritim. Presiden Joko Widodo menyatakan dalam pidatonya saat Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 di East Asia Summit pada tahun 2014 bahwa beliau memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Salah satu tujuan utama Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan meningkatkan konektivitas laut. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan wilayah daratannya, konektivitas kelautan merupakan hal yang penting untuk Indonesia sebagai negara maritim. Konektivitas kelautan dapat dikaitkan dengan upaya untuk mencapai pembangunan nasional yang bersifat inklusif—bersifat Indonesiasentris dan bukan Jawasentris. Konektivitas penting perannya dalam rangka mengurangi disparitas harga komoditas antardaerah di Indonesia yang biasanya disebabkan karena biaya pengiriman yang mahal. Konektivitas untuk antarpulau juga dianggap sebagai aspek yang penting dalam memperlancar aktivitas pada suatu daerah yang harus menggunakan moda transportasi laut untuk menunjang aktivitas.

Pembangunan konektivitas laut pada masa ini tentu sebaiknya berorientasi kepada mada depan. Proyek-proyek besar sudah selayaknya tidak hanya adaptif terhadap kebutuhan masa kini, namun turut memperhatikan kebutuhan di masa 10-15 tahun lagi dikarenakan proyek-proyek besar seperti ini dapat dikatakan cukup menghabiskan biaya maupun waktu dan tenaga. Sesuai dengan iklim Revolusi Industri 4.0, ada potensi lebih dari adanya kemajuan teknologi yang dapat membuat tujuan utama dari proyek ini-efisiensi-dapat tercapai dengan hasil yang lebih optimal. Fokus utama kajian ini adalah membahas lebih detil mengenai peluang-peluang adanya pengembangan infrastruktur laut yang lebih inovatif demi menciptakan efisiensi yang lebih optimal.

Implementasi Konektivitas Melalui Tol Laut

Untuk mendukung optimalisasi sektor maritim Indonesia, konektivitas antarpulau adalah langkah strategis sangat diperlukan. Presiden Joko Widodo menjadikan konektivitas antarpulau melalui laut atau yang lebih dikenal dengan ‘tol laut’ sebagai salah satu prioritas dalam program kerjanya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2015-2019 disebutkan bahwa tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia^[2].

Peningkatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menekankan pada terintegrasinya pembangunan tol laut untuk mewujudkan daya saing dan kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia sebagai negara maritim, menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, serta mempersempit kesenjangan wilayah. Untuk itu, pemerintah dan Pelindo telah berkoordinasi dalam pengembangan 24 pelabuhan strategis sebagai implementasi dari tol laut. Penentuan 24 pelabuhan strategis mengikuti pertimbangan dari berbagai hal, yaitu sebaran

wilayah, kondisi dan kapasitas pelabuhan, potensi pengembangan maksimum pelabuhan dan hinterlandnya, arus barang dan liners yang telah melayani pelabuhan, serta kemampuan pemerintah dan BUMN dalam merealisasikan pengembangan pelabuhan. 24 pelabuhan strategis direncanakan akan dikembangkan dengan konsep berikut:

1. Pembangunan pelabuhan bertaraf internasional yang berkapasitas besar dan modern untuk ekspor berbagai komoditas dan berfungsi juga sebagai International Seaport-Hub.

2.   Pengerukan kolam dan alur pelabuhan Hub min -12,5m untuk mendukung penggunaan kapal Panamax 4.000 TEUS yang bergerak dengan rute pendulum.

3.   Peningkatan draft pelabuhan feeder min -7m, untuk mendukung penggunaan kapal 3 in 1 dan atau kapal 2 in 1 yang mulai dikembangkan PT. PELNI.

4.    Modernisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat pelabuhan strategis tol laut untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan.

5. Perluasan penerapan INSW dalam rangka persiapan implementasi ASEAN Single Windows.

6.   Restrukturisasi dan rasionalisasi tarif jasa kepelabuhanan dalam rangka meningkatkan daya saing.

Figur 1 : 24 pelabuhan strategis sebagai implementasi tol laut

Menurut Bappenas, total anggaran dalam pengimplementasian tersebut diperkirakan akan menghabiskan anggaran hingga Rp700 triliun selama periode rencana pembangunan menengah 2015-2019 dengan rincian anggaran sebagai berikut.

Figur 2: Rincian biaya implementasi tol laut dalam periode 2015-2019^[1]

Kondisi Pelabuhan Indonesia Hari Ini

Pelabuhan menjadi pekerjaan pemerintah dalam menerapkan konektivitas laut di Indonesia. Pelabuhan yang ada di Indonesia harus disiapkan secara baik untuk memfasilitasi pengiriman antarpulau dan pengiriman internasional. Pelabuhan merupakan instrumen utama dalam membangun konektivitas laut.

Berbicara tentang pelabuhan di Indonesia. Sampai saat ini, pelabuhan Tanjung Priuk adalah pelabuhan dengan kapasitas daya tampung terbesar hingga 8 Juta TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit) dan dapat disinggahi oleh kapal berukuran hingga 8500 TEUs. Akan tetapi, daya tampung tersebut ternyata masih kalah tipis dari Port Klang, Malaysia dengan kapasitas 9,95 juta TEUs. Ekstrimnya, daya tampung Pelabuhan Tanjung Priukhanya ¼ dari daya tampung yang dimiliki oleh Port of Singapore, Singapura yang memiliki daya tampung hingga 30,9 juta TEUs. Selain dari daya tampung yang belum memadai, terdapat sebuah kendala dari segi dwelling time yang dimiliki oleh pelabuhan di Indonesia.

Dwelling time adalah waktu yang diperlukan oleh peti kemas (barang impor) ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di pelabuhan sejak dibongkar dari kapal sampai dengan barang impor keluar dari TPS. Secara keseluruhan, Indonesia dilansir INSW (Indonesia National Single Window) per 25 Januari 2018, rerata dwelling time di pelabuhan yang dioperasikan oleh PT. Pelindo III mencapai 5,45 hari dengan jumlah kontainer yang menumpuk sebesar 46.651 kontainer. Kemudian, dwelling time di pelabuhan yang dioperasikan oleh PT. Pelindo II, mencapai 4,9 hari dengan jumlah kontainer yang menumpuk sebesar 163.843 boks. Secara keseluruhan, dalam hal dwelling timeIndonesia masih kalah jauh dengan negeri tetangga seperti Malaysia yang mencapai 2 hari, Thailand 3,5 hari dan Singapura 1 hari.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan dwelling time seakan-akan menjadi masalah klasik serta masalah yang tidak kunjung terselesaikan di Indonesia. Mantan Menteri Kemaritiman Indonesia, Rizal Ramli, menjelaskan bahwa terdapat 6 masalah yang dialami oleh Indonesia.

Masalah pertama adalah pelaku ekspor-impor yang sengaja memperlambat pengurusan dokumen dengan berbagai alasan sehingga memperlambat kegiatan perdagangan. Kemudian adalah denda kontainer bagi importir yang dinilai bonafide dan kredibel hanya dikenakan sebesar Rp27.500 jika kontainer tersebut menginap lebih dari dua hari di pelabuhan. Tarif ini sangat murah dibandingkan jika pemilik barang menyewa gudang di luar pelabuhan. Sehingga importir merasa lebih menguntungkan apabila ia menginapkan kontainernya di pelabuhan ketimbang menyewa gudang di luar pelabuhan.

Masalah ketiga adalah perurusan izin yang masih lambat yang menjadi penghambat dari kegiatan dwelling time. Keempat, seluruh pelabuhan di Indonesia masih mengandalkan pelabuhan Tanjung Priok sebagai tempat bersingah sehingga akan memperlambat dan cenderung menaikan biaya distribusi.

Masalah kelima adalah ketiadaan infrastruktur penunjang yang cukup seperti hanya adanya 1 jalur keretayang mengakibatkan perjalanan kontainer semakin tertahan di pelabuhan. Masalah terakhir adalah waktu tunggu kapal di pelabuhan yang disebut sebagai demurrage time. Rata-rata demurrage time Indonesia masih relatif lama, sekitar tiga sampai tujuh hari.

Peluang Efisiensi dari Adanya Revolusi Industri 4.0

            Seperti yang telah disebutkan di atas, Indonesia merupakan negara yang kondisi geografisnya dikelilingi oleh perairan. Maka dari itu, infrasruktur konektivitas laut yang memadai merupakan hal yang krusial dalam rangka menciptakan jalur transportasi dan distribusi yang ideal.

Adanya fasilitas infrastruktur konektivitas yang efektif, efisien, dan memadai akan mendorong terciptanya rantai distribusi yang efektif dan efisien. Hal ini dapat berpengaruh kepada meningkatnya efisiensi secara keseluruhan yang akan mengakibatkan berkurangnya disparitas harga secara signifikan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat. Terutama kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan di wilayah Indonesia. Pentingnya infrastruktur laut yang memadai disadari oleh pemerintah. Pemerintah merespon dengan mulai dibangunnya infrastruktur laut yang berlandaskan RPJMN 2014-2019.

Memasuki Revolusi Industri 4.0, peluang untuk adanya inovasi-inovasi makin terbuka lebar. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan makin maraknya Artificial Intelligence, automasi, dan teknologi lainnya. Inovasi-inovasi tersebut dapat mengakibatkan dampak positif yaitu makin adanya efisiensi dalam ekonomi. Efisiensi tersebut dapat berasal dari aktivitas seperti makin efisiennya biaya produksi, aktivitas operasi yang semakin efisien, dan sebagainya.

Dalam hal pembangunan infrastruktur laut, adanya Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah peluang. Kemajuan teknologi makin mendorong terciptanya efisiensi dalam rantai transportasi dan distribusi ke seluruh pelosok Indonesia.

Salah satu peluang dari pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap konektivitas laut adalah dalam proses produksi dan operasi kapal. Kapal merupakan instrumen utama dalam hal konektivitas laut.