Pendidikan sebagai Modal social dalam membangung Bangsa.

Pendidikan sebagai Modal social dalam membangung Bangsa.

Keberhasilan suatu bangsa diperlukan sebuah cara atau sebuah strategi untuk melaksanakannya dan dalam hal ini Strategi Pendidikan sebagai modal social adalah suatu cara yang kurang mendapatkan pioritas yang tinggi dalam perencanaan pembengunan Indonesia. Pemerintah kita hanya terfokus pada pembangunan ekonomi disektor makro ekonomi tanpa memperhatikan modal social.

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun bangsanya adalah terjadinya keseimbangan sector makro ekonomi dan mikro ekonomi (sector riil). Dan penopang utama dari mikro ekonomi adalah modal social. Dan yang terjadi di Indonesia tidak terjadi sinkronasi antara factor makro ekonomi dan factor mikro ekonomi, hal ini bisa terjadi terjadi karena pemerintah belum menyediakan parameter jembatan yang tepat
(bridging). Faktor bridging ini adalah berupa lembaga-lembaga pemerintah yang tidak focus dan tidak punya strategi yang singkron dengan lembaga lainya. Atau dalam istilah sederhananya antar lembaga pemerintah ini berdiri sendiri-sendiri dengan visi masing-masing tanpa memperhatikan hubungannya dan keterkaitannya dengan lembaga lainnya.

Dan modal utama dalam keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun modal social dan membangun jembatannya. Dan dalam hal ini pemerintah belum bisa memberikan strategi yang tepat dalam membangun modal social ini, modal social dapat dibangun melalui keberhasilan pembangunan pendidikan sebagai fondasi awal.

Strategi pembangunan bangsa yang sedari awal sudah salah langkah jika dilihat dari perkembangan - perkembangan Negara lain dalam menentukan kebijakan ekonominya. Atau lebih tepatnya adalah bukan salah langkah tapi kurang strategis sebagai langkah awal. Karena strategi kita menggunakan strategi ekonomi terbuka, atau yang dikenal dengan istilah liberasi ekonomi, dan langkah ini berpedoman kepada konsesus washington, yang menurut Joseph Stiglitz, Negara- Negara berkembang yang berpedoman pada konsensus Washington pertumbuhan ekonominya tidak secepat Negara-negara yang tidak berpedoman kepada Konsensus Washington. Yang mana dalam konsensus Washington ini banyak kebijakan - kebijakan yang tidak berpihak kepada ekonomi mikro, dan modal social yang mana keduanya tidak berjalan seimbangan dengan ekonomi makro.

Salah satu factor kenapa liberalisasi ekonomi tidak tepat dijalankan di Indonesia adalah Indonesia masih mengalami tahap asimetri informasi, Ideal pasar bebas yang sempurna ( invisible hand adam smith) pasar bebas hanya dapat bisa berjalan jika informasi itu sempurna, sedangkan yang terjadi di Indonesia adalah infrastruktur informasi masih lemah. Dan pencapaian Informasi yang simetris dan sempurna dimana setiap orang mempunyai informasi yang sama adalah hal yang mustahil untuk dicapai,

Dan ketika mereka bicara soal ideology pasar bebas, tapi bila anda lihat politik mereka mereka dalam soal bailout dan proteksionisne, ini bukan kebijakan pasar bebas, perusahaan - perusahaan yang katanya pro pasar bebas justru terbukti paling banyak mendekati pemerintah untuk meminta berbagai kemudahan.

Keberhasilan pembangunan pendidikan ternyata lebih ditentukan oleh keinovasian dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang efesien dan efektif.

Lewat desertasi berjudul “kebijakan pendidikan sebagai kebijakan public dalam konteks otonomi daerah: Penelitian kebijkan public pendidikan di kabupaten jembrana, provinsi bali. Kompas 16 agustus 2007.

Dari hasil penelitian riant terlihat bahwa kepemimpinan merupakan factor yang paling berperan dalam keberhasilan atau kegagalan kebijakan public. Ketika pemimpin memiliki komitmen untuk menomorsatukan pembangunan manusia, dia memiliki pengaruh untuk membuat komitmen itu menjadi nyata, bukan sekadar slogan politik,


Dalam pelaksanaaan program pemerintah belum terlihat adanya sinkronisasai kebijakan pendidikan dengan department lainya, walaupun pernah di lontarkan konsep ABG, Academic business and government , tapi saya sama sekali belum melihat mengenai kebijakan tersebut dilaksanakan bahkan legitimasinya belum terlihat. Biar bagaimanapun kita membutuhkan legitimasi tersebut sebagai factor pendorongnya.

Selain itu didalam sector pendidikan itu sendiri belum memiliki konsep pendidikan yang mengedepankan manajemen yang mengedepan nilai - nilai efesiensi efektifitas dan optimilasi setiap sumber daya yang ada, dan yang terlihat disini hanyalah pendidikan yang mengedapankan pendekatan politik yang memfokuskan pada nilai-nilai yang memperbesar kekuasaan lembaga pengelola pendidikan dan memperbesar anggaran pendidikan semata tanpa memperhitungkan secara cermat dampaknya bagi kemajuan terhadap pendidikan itu sendiri.

Dalam kaitan dengan kebijakan pendidikan diera otonomi daerah, riant menyebutkan pemerintah bisa belajar dari kabupaten jembrana di bali. Daerah ini merupakan salah satu daerah miskin dibali, tetapi justru paling berhasil dalan kebijakan pendidikannya.

Pada tahun 2001, anggaran pendidikan hanya sekitar Rp 49 miliar dari total APBD Jembrana yang RP 131,59 miliar, dan pada tahun 2006 senilai 112,8 miliar dari total APBDnya Rp 367,2 miliar, kendati demikian , dengan keterbatasan anggaran, Jembrana merupakan daerah otonom pertama di Indonesia yang berhasil membebaskan biaya pendidikan untuk seluruh siswa negeri dari sd sampai sma/smk

Hal itu bisa dicapai dengan berkat efesiensi dan optimilasi yang mereka lakukan misalnya dengan melakukan penggabungan pada 31 SD. Dan untuk guru diberikan beasiswa pendidikan dan kepala sekolah diberikan pelatihan manajemen.